Dedi Mulyadi Murka soal Alih Fungsi Lahan di Pangalengan, PTPN Dinilai Kurang Tegas. Kasus alih fungsi lahan di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung, menuai sorotan publik setelah mendapat kritik keras dari Dedi Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta sekaligus tokoh publik Jawa Barat tersebut menyuarakan kemarahannya terhadap praktik pemanfaatan lahan yang di nilai menyimpang dari peruntukan awal. Dalam pernyataannya, Dedi juga menyoroti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang di anggap kurang tegas dalam menjaga aset dan fungsi lahan negara. Polemik ini kembali membuka diskusi luas mengenai tata kelola , tanggung jawab BUMN, serta dampak lingkungan yang di timbulkan akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Dedi Mulyadi Sebut Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Lingkungan

Pangalengan di kenal sebagai kawasan dataran tinggi dengan fungsi strategis, baik sebagai wilayah perkebunan, pertanian, maupun daerah resapan air. Alih fungsi lahan di kawasan ini di khawatirkan dapat menimbulkan dampak serius, mulai dari kerusakan ekosistem, penurunan kualitas lingkungan, hingga meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan longsor.

Dedi Mulyadi menilai bahwa alih fungsi lahan yang terjadi tidak bisa di lepaskan dari lemahnya pengawasan. Ia menegaskan bahwa perubahan  tanpa perencanaan matang merupakan bentuk pengabaian terhadap kepentingan jangka panjang masyarakat dan lingkungan.

Dedi Mulyadi Kritik Keras terhadap PTPN

Alih Fungsi Lahan di Pangalengan Bikin Dedi Mulyadi Murka, PTPN Di kritik Kurang Tegas.  Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi secara tegas mengkritik PTPN sebagai pengelola lahan perkebunan negara. Ia menilai PTPN seharusnya memiliki sikap yang lebih tegas dalam menjaga lahan dari praktik-praktik yang menyimpang. Menurutnya, pembiaran terhadap alih fungsi lahan dapat menciptakan preseden buruk dalam pengelolaan aset negara.

Dedi juga menekankan bahwa lahan perkebunan bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari sistem ekologis yang harus di jaga keberlanjutannya. Ketika pengelolaan lahan hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, maka kerugian ekologis dan sosial akan jauh lebih besar.

Tanggung Jawab Negara dan BUMN

Kasus di Pangalengan ini di nilai mencerminkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lahan oleh negara, termasuk peran BUMN seperti PTPN. Sebagai perusahaan milik negara, PTPN memiliki tanggung jawab ganda, yakni menjaga produktivitas usaha sekaligus melindungi lingkungan dan kepentingan publik.

Dedi Mulyadi mendorong agar negara hadir lebih kuat melalui regulasi dan penegakan hukum yang konsisten. Ia menilai bahwa ketegasan pemerintah dan BUMN sangat penting untuk mencegah praktik  yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Baca Juga :
Respons Denada soal Isu Mengeluarkan Rp 1,5 Miliar untuk Operasi Plastik Lagi di Thailand

Alih Fungsi Lahan Dampak Sosial bagi Masyarakat Lokal

Selain berdampak pada lingkungan, alih fungsi  juga membawa konsekuensi sosial bagi masyarakat sekitar. Berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan dapat mengancam mata pencaharian warga yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Konflik lahan pun berpotensi muncul apabila pengelolaan tidak di lakukan secara transparan dan partisipatif.

Dalam konteks ini, Dedi menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam setiap kebijakan pengelolaan lahan. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial berjalan seimbang.

Kemurkaan Dedi Mulyadi  di Pangalengan menjadi pengingat penting akan urgensi pengelolaan yang bertanggung jawab. Kritik terhadap PTPN mencerminkan harapan publik agar BUMN bersikap lebih tegas dalam menjaga aset negara dan kelestarian lingkungan. Ke depan, sinergi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan lingkungan dan masa depan generasi mendatang.