Ketegangan Laut Selatan Jakarta, CNN Indonesia — Memasuki tahun 2026, suhu politik dan keamanan di kawasan Laut China Selatan kembali meningkat. Ketegangan terbaru di picu oleh penetapan zona latihan militer oleh Filipina yang secara sepihak mencakup wilayah teritorial yang di klaim China, serta patroli rutin yang saling klaim antara angkatan laut kedua negara. Di tengah situasi ini, hukum internasional kembali menjadi “medan pertempuran” interpretasi, sementara upaya di plomatik untuk menciptakan stabilitas jangka panjang melalui Kode Etik (Code of Conduct/CoC) terus di genjot.

Eskalasi Terbaru: Zona Latihan Militer Filipina

Ketegangan memuncak pada awal Februari 2026 ketika Manila mendeklarasikan zona latihan militer yang berlangsung dari 21 Januari hingga 31 Maret. Bagian paling kontroversial dari dekrit ini adalah di masukkannya Huangyan Dao (Scarborough Shoal), termasuk perairan teritorial dan wilayah udaranya, ke dalam area latihan.

Ketegangan Laut Selatan Beijing bereaksi keras. Melalui pernyataan resmi.

China menuduh Manila melakukan provokasi serius dan melanggar hukum internasional, khususnya Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional. Menurut hukum tersebut, suatu negara tidak dapat memperluas zona latihan militernya ke wilayah udara negara lain tanpa izin eksplisit, karena wilayah udara merupakan perpanjangan dari kedaulatan teritorial.

Ding Duo, Direktur Pusat Studi Internasional dan Regional di National Institute for South China Sea Studies, menilai langkah Manila ini sebagai “eskalasi serius”. Ia berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak-hak China tetapi juga mengabaikan prinsip penyelesaian damai yang di amanatkan Piagam PBB.

Baca Juga : Jay Idzes Bersinar Jadi Pemain Terbaik Sassuolo Edisi Januari

Ketegangan Laut Selatan Perdebatan Hukum dan Dimensi Multilateral

Sengketa ini bukan hanya tentang kapal dan pesawat, tetapi juga tentang narasi hukum. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada akhir Januari 2026, Amerika Serikat mengkritik klaim maritim China sebagai tindakan “ekspansif dan ilegal”. Namun, Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, dengan tegas membalas. .

“Dengan mengabaikan sejarah dan fakta objektif, AS terus menerus menabur perselisihan di Laut China Selatan. Siapa sebenarnya yang melakukan intimidasi? Fakta-fakta sudah sangat jelas,” tegas Fu Cong.

Diplomasi Publik Kedutaan Besar China di Manila juga melontarkan kritik tajam terkait konsistensi hukum.

Beijing menyebut terminologi “zona maritim” yang di gunakan Filipina tidak di kenal dalam UNCLOS. China mengingatkan bahwa mereka telah mengeluarkan deklarasi pada 2006 berdasarkan Pasal 298 UNCLOS yang secara tegas mengecualikan sengketa delimitasi maritim dari prosedur arbitrase wajib.

Ketegangan Laut Selatan Harapan di Ujung Jalan: Kode Etik (CoC) 2026

Meskipun ketegangan fisik dan retorika meningkat di lapangan, ada secercah harapan di meja perundingan. Tahun 2026 menjadi tahun krusial karena ASEAN menargetkan finalisasi negosiasi Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan. Dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM Retreat) yang di gelar di Cebu, Filipina

Para analis memperingatkan bahwa ketegangan saat ini.

terutama terkait zona latihan dan patroli jet tempur, meningkatkan risiko “kesalahan perhitungan” atau insiden tak terduga di laut yang padat lalu lintas ini. Namun, secara pragmatis, kebutuhan akan stabilitas ekonomi dan kebebasan navigasi tetap menjadi kepentingan bersama yang mendorong semua pihak untuk terus duduk bersama dalam negosiasi CoC.

Sejauh ini, kawasan memang masih relatif stabil dan jalur pelayaran tetap aman, namun fondasi stabilitas itu sedang di uji oleh ambisi unilateral dan permainan geopolitik kekuatan besar. Tahun 2026 akan menjadi penentu apakah hukum internasional dan dialog akan menang atas aksi unilateral di Laut China Selatan.