Tag: #HukumIndonesia
-
MA Nonaktifkan Hakim & Jurusita PN Depok Usai OTT KPK. Dunia peradilan Indonesia kembali di guncang kabar kurang sedap yang mencederai integritas lembaga hukum tertinggi. Mahkamah Agung (MA) secara resmi mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan oknum Hakim dan Jurusita di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Keputusan ini di ambil menyusul langkah cepat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…
-
Pemindahan Hampir 2.000 Napi Risiko Tinggi ke Nusakambangan. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil langkah berani dalam menata kembali sistem pemasyarakatan di Indonesia. Upaya pemindahan hampir 2.000 napi risiko tinggi ke Nusakambangan menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak berkompromi terhadap pelaku kejahatan luar biasa. Langkah strategis ini di ambil guna memutus rantai…
-
Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK. Seorang pegawai pajak di laporkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penindakan tersebut kembali menyoroti persoalan integritas aparatur negara, khususnya di sektor perpajakan yang memiliki peran strategis dalam penerimaan negara. Peristiwa ini pun langsung menarik perhatian publik, mengingat pajak menjadi tulang punggung pembiayaan…
-
Refleksi Roh Keadilan dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 kerap di sebut sebagai fondasi konstitusional perekonomian nasional yang berorientasi pada keadilan sosial. Di tengah dinamika ekonomi global dan perubahan struktur pembangunan nasional, pasal ini kembali menjadi bahan refleksi publik. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya mengatur arah kebijakan ekonomi negara,…
-
KUHP Baru Berlaku, Wajah Baru Hukum Indonesia. Tepat pada tanggal 2 Januari 2026, Indonesia resmi memasuki babak baru dalam sejarah yuridisnya. Setelah menanti selama tiga tahun masa transisi sejak di sahkan pada 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kini resmi diberlakukan secara penuh. Langkah ini menandai berakhirnya era hukum…
-
Reformasi Hukum Hukuman Mati Koruptor Di usulkan. Wacana reformasi hukum kembali mengemuka seiring dengan menguatnya tuntutan publik terhadap pemberantasan korupsi yang lebih tegas dan berkeadilan. Salah satu gagasan yang mencuri perhatian adalah usulan penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam kategori tertentu. Usulan ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap maraknya praktik korupsi yang di…
-
Baleg Tegaskan Putusan MK Tentang Royalti Akan Disesuaikan dalam RUU Hak Cipta. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengaturan royalti akan menjadi dasar penting dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Penegasan ini di sampaikan sebagai komitmen DPR untuk memastikan seluruh produk legislasi selaras dengan konstitusi serta memberikan kepastian…