PHK Startup Meningkat Tengah Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor startup kembali menjadi sorotan. Setelah sempat mereda pascapandemi, tren pengurangan karyawan kini kembali meningkat seiring tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih. Banyak perusahaan rintisan, yang sebelumnya tumbuh agresif dengan dukungan pendanaan besar, kini harus beradaptasi dengan realitas baru: efisiensi, profitabilitas, dan keberlanjutan bisnis.…

Kuota Impor Beras Protes Kebijakan kuota impor beras kembali menjadi sorotan publik, terutama di tengah meningkatnya suara protes dari petani lokal. Di satu sisi, pemerintah beralasan bahwa impor di perlukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan nasional. Namun di sisi lain, petani merasa kebijakan ini justru merugikan mereka karena menekan harga gabah dan…

PPN 12% Target Penerimaan Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat penerimaan negara. Di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat, pajak tetap menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, di balik ambisi tersebut, muncul pertanyaan penting: sejauh mana kenaikan PPN ini akan…

Rupiah Melemah Tekanan Global Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Pelemahan mata uang bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan hasil interaksi berbagai faktor eksternal dan domestik. Dalam beberapa waktu terakhir, pergerakan rupiah mencerminkan ketidakpastian global yang masih tinggi, mulai dari kebijakan moneter negara maju hingga ketegangan geopolitik…

Transparansi Dana Kampanye Tantangan Transparansi dana kampanye merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga integritas demokrasi. Dalam setiap kontestasi politik, baik pemilihan legislatif maupun eksekutif, aliran dana menjadi faktor krusial yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Tanpa transparansi yang memadai, potensi penyalahgunaan kekuasaan, praktik korupsi, hingga politik uang menjadi semakin besar. Oleh karena itu, pengawasan terhadap…

Sengketa Tanah Ulayat Sertifikat Konflik agraria di Indonesia masih menjadi persoalan yang kompleks dan berlarut-larut. Salah satu bentuk yang paling sering terjadi adalah sengketa antara tanah ulayat milik masyarakat adat dengan sertifikat hak guna usaha (HGU) atau hak milik yang di miliki oleh perusahaan. Persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi…

Isu reshuffle kabinet akhir selalu menjadi topik hangat dalam dinamika politik Indonesia, terlebih ketika masa jabatan pemerintahan memasuki fase akhir. Dalam konteks pemerintahan Joko Widodo, wacana perombakan kabinet menjelang penghujung masa tugas kerap memunculkan berbagai spekulasi, baik terkait efektivitas kinerja pemerintahan maupun kepentingan politik jangka pendek dan panjang. Secara umum, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif…

Desentralisasi Capaian Daerah Kendala Sejak di berlakukannya kebijakan desentralisasi di Indonesia pada awal era reformasi, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan. Tujuan utama dari desentralisasi adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah. Lebih dari dua dekade berjalan, kebijakan ini telah menunjukkan sejumlah…

RUU Perampasan Aset Mandek Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kembali menghadapi tantangan serius dengan mandeknya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas, stagnasi ini memunculkan kekecewaan sekaligus kekhawatiran bahwa komitmen negara dalam memerangi korupsi belum sepenuhnya kuat. RUU Perampasan Aset sejatinya di rancang sebagai instrumen hukum untuk…

KUHP Baru Reformasi Hukum Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Indonesia menandai salah satu tonggak penting dalam perjalanan reformasi hukum nasional. Setelah puluhan tahun menggunakan warisan hukum kolonial, pemerintah akhirnya memperbarui sistem pidana dengan harapan menciptakan hukum yang lebih relevan dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat modern. Namun, di balik semangat reformasi…